Kemenlu Usulkan Kajian Kebijakan EBT dan Implementasi KGM Pekerja Migran – BRIN

Jakarta – Humas BRIN. Setelah pandemi Covid-19, bidang energi menjadi fokus internasional saat ini. Satu isu yang menonjol adalah transisi penggunaan energi tidak terbarukan menjadi energi baru dan terbarukan (EBT). Ketersediaan energi tidak terbarukan yang terbatas menjadikannya rentan mengalami kenaikan harga. “Isu mengenai energi terbarukan semakin penting dan semakin menjadi pembicaraan, tidak hanya di forum – forum diplomasi formal namun yang informal pun membahas isu ini. Indonesia perlu untuk mencermati dan antisipasi langkah untuk menjawab isu mengenai transisi energi ini,” ungkap Zakaria Al Anshori perwakilan dari Kementerian luar Negeri pada Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) hari pertama, Selasa (2/8).

Pada FKRI 2022, Kementerian Luar Negeri menyampaikan usulan kajian kebijakan dan survei untuk potensi kerja sama Indonesia dengan negara-negara di Kawasan Eropa dalam Bidang Energi Terbarukan atau Renewable Energy. “Negara-negara di Eropa merupakan negara investor terbesar di bidang energi terbarukan. Selain itu mereka berada di tingkatan atas pada Global Energy Innovation Index,” ungkap Zakaria.

Indonesia sendiri, lanjut Zakaria, mempunyai potensi energi terbarukan yang cukup besar. Namun dibutuhkan riset yang lebih mendalam. Sehingga, membutuhkan kolaborasi riset yang sifatnya scientific base dan kemudian dapat digabungkan dengan diplomasinya, karena litbang kami core-nya di bidang diplomasi.

“Apa sih yang kira-kira bisa kita dapat karena kita semua tahu di BRIN banyak terdapat ahli baik teknis maupun non-teknis, sehingga dengan kolaborasi sumber daya yang ada di BRIN bisa menjawab peta kekuatan kebijakan Indonesia di kancah internasional. Agar dalam berdiplomasi kita bisa memiliki kacamata yang lebih jelas dalam mengimplementasikan strategi diplomasi Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, pada presidensi G20 transisi energi terbarukan menjadi salah satu fokus pembahasan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi pedoman Indonesia untuk berdiplomasi. “Komitmen Indonesia di tingkat global yaitu janji untuk menurunkan tingkat emisi karbon, salah satu harapan kami dengan adanya riset ini akan membantu pemerintah untuk mengimplementasikan janji tersebut,” papar Zakaria.

Baca Juga  Finlandia Jajaki Peluang Kolaborasi Pengembangan Satelit SAR dengan BRIN – BRIN

Selain itu, Lucky Nugraha perwakilan dari Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan usulan kajian kebijakan mengenai implementasi Kesepakatan Global terkait Migrasi (KGM) Aman, tertib dan teratur. Dia mengungkap Indonesia merupakan salah satu negara dengan pekerja migran tertinggi di dunia, dan tertinggi kedua di Kawasan Asia Tenggara, dengan jumlah pekerja migran 6,5 juta yang tersebar di 142 negara di tahun 2019.

“Pekerja migran Indonesia menyumbang setidaknya lebih dari 1 persen dari jumlah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) kita di tahun 2019. Tentunya dengan terjadinya pandemi angka ini berkurang, namun tentunya ini tidak mengurangi kepentingan kita terhadap pekerja migran Indonesia,” jelas Ibnu.

Lucky mengatakan sejak ditetapkannya Kesepakatan Global untuk Migrasi (KGM) yang Aman, Tertib dan Teratur, Kementerian Luar Negeri secara konsisten telah memprioritaskan dan mendorong implementasi KGM di tingkat nasional dan daerah. Indonesia menjadi salah satu dari 22 negara unggulan KGM. Namun, sayangnya hingga saat ini Kementerian Luar Negeri belum memiliki peraturan untuk mengatur implementasi KGM ini di lingkup nasional.

“Kementerian luar negeri saat ini sedang dalam proses merancang rencana aksi nasional mengenai KGM. Saat ini sudah banyak peraturan nasional terkait perlindungan pekerja migran yang bersifat sektoral, tapi tidak secara spesifik menjelaskan mengenai pengimplementasian KGM itu sendiri. Salah satu tujuan untuk merancang peraturan mengenai KGM oleh Kemenlu bekerja sama dengan kementerian yang terlibat ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola migrasi secara terperinci, terukur, sesuai dengan tugas dan wewenang para pemangku kepentingan terkait dengan migrasi internasional,” kata Lucky.

Agenda kegiatan hari pertama Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) yaitu mendengarkan pemaparan mengenai usulan-usulan kebijakan dan survey data dasar. Hasil dari pertemuan ini nantinya akan terbentuk skema kolaborasi, dengan berkumpulnya stakeholders kemudian akan tergambar seperti apa skema kolaborasinya nanti.

Baca Juga  BRIN Jalin Kerja Sama Dengan IKOPIN University, Kolaborasikan Riset dan Inovasi Koperasi – BRIN

“Pada tahap berikutnya masing-masing Direktorat di BRIN terutama Deputi Kebijakan Pembangunan akan melakukan serangkaian pertemuan kegiatan untuk mempersiapkan betul-betul dengan berkolaborasi membuat skema kajian kebijakan. Berkolaborasi untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung sistem pembangunan Indonesia menjadi lebih baik,” tutup Rudi Arifiyanto, Sekretaris Deputi Kebijakan Pembangunan – BRIN. (SET/ed; jml)

Leave a Comment