BRIN Petakan Kebutuhan Riset Bidang Perekonomian, Pertanian, dan Pertanahan – BRIN

Jakarta – Humas BRIN. Hari kedua Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) 2022, menjadi media pembahasan usulan kajian kebijakan dan survei dasar bidang perekonomian, perdagangan pertanian, dan pertanahan. Usulan tersebut disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).

Kepala Biro Perencanaan Kemenko Perekonomian, Hari Kristijo menyampaikan lima usulan kajian dan kebijakan survei dasar yang diajukan Kemenko Perekonomian. Di antaranya adalah kajian percepatan inklusi keuangan syariah dalam kemandirian ekonomi pesantren.

“Akselerasi pada kemandirian ekonomi pesantren diharapkan dapat meningkatkan tingkat keuangan inklusi nasional menjadi 90% pada tahun 2024, sebagaimana telah diamanatkan oleh Presiden melalui Rapat Terbatas Kabinet terkait Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Januari 2020,” paparnya saat acara Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) hari kedua, Rabu (3/8).

Selain hal tersebut, transformasi digital Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kajian dampak kawasan ekonomi khusus, kajian kebutuhan talenta digital, dan survey data dasar daya saing daerah juga menjadi usulan yang diangkat oleh Kemenko Perekonomian pada FKRI.

Aldin yang merupakan perwakilan dari Biro Perencanaan Kemendag menjelaskan latar belakang dari usulan yang diangkat, yaitu kajian dampak inflasi global terhadap perdagangan komoditi pangan. Dia menjelaskan berdasarkan data Bank Dunia serta beberapa wacana memperkirakan ketidakpastian global masih akan berlanjut dan berdampak pada inflasi global hingga tahun 2023.

Selain itu, disrupsi rantai pasok pangan, serta tekanan kurs mata uang, lonjakan harga komoditi pangan dan energi internasional akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional. “Oleh karena itu, kajian ini diperlukan sebagai dasar dan menjadi bahan referensi untuk penyusunan rekomendasi kebijakan yang bersifat cerdas dan antisipatif dalam memberikan stabilitas ekonomi nasional,” jelasnya.

Baca Juga  BRIN dan Goorita Kerja Sama Kembangkan Produk Halal UMKM – BRIN

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengangkat tiga usulan kajian. Hal ini dijabarkan oleh perwakilan Biro Perencanaan Kementan, Rosa Roren. “Perencanaan pangan dan pertanian berkelanjutan di Ibu Kota Negara (IKN) menjadi sebuah urgensi usulan karena merupakan penguatan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian di Indonesia, sesuai agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,” ujarnya.

Dua usulan lainnya dari Kementan adalah bentuk dukungan fasilitasi dan investasi pemerintah dalam mendukung pembangunan pertanian, serta kebijakan pengembangan korporasi petani dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani.

Terakhir, perwakilan dari Biro Perencanaan Kementerian ATR/BPN, Robi Halomoan Sijabat menguraikan usulan yang diangkat. Kementerian ATR/BPN mengusulkan kajian ketimpangan pemilikan tanah. “Ketimpangan pemilikan tanah di Indonesia masih menjadi isu penting. Di samping itu, jika hal ini berhasil diturunkan, diharapkan dapat berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan yang merupakan sasaran makro dari RPJMN 2020-2024,” pungkasnya.

FKRI merupakan ajang komunikasi antara K/L dengan BRIN, bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam mengagendakan kebutuhan kajian kebijakan, riset, dan inovasi dari setiap K/L, industri, dan pemerintah daerah.

“Kita ingin membangun suatu forum di mana kita bisa menjembatani komunikasi berbagai hal yang sudah dilakukan dari tiap Kementerian dan Lembaga (K/L), kemudian dikoordinasikan dan diintegrasikan menjadi sebuah kebijakan maupun berbagai data yang dibutuhkan,” kata Deputi Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito. (RBA/ed; jml)

Leave a Comment