BRIN Dukung Kabupaten Sumba Barat Daya Atasi Stunting – BRIN

Jakarta – Humas BRIN. Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), melaksanakan kegiatan kajian tentang stunting di Indonesia, dan permasalahannya, melalui Focus Group Discussion (FGD), dengan tema Perkembangan Kasus Stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya, di Gedung B.J Habibie, Thamrin, Jakarta, Selasa (02/08).

“Banyak daerah yang mengalami status stunting tinggi, dan dijadikan sebagai case study. Kita kedatangan tamu dari Kabupaten Sumba Barat Daya, yang akan memaparkan tentang perkembangan dan memberikan gambaran status stunting. Bagaimana penanggulangannya, kita akan sama-sama belajar,” kata Plt. Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Wihatmoko Waskitoaji, saat memberikan sambutan.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kab. Sumba Barat Daya, Herman Gono Ate, mengatakan, berbicara tentang kemiskinan, tidak dapat dihilangkan, hanya bisa diturunkan, sampai kapan pun.

“Penduduk di kabupaten kami 80 hingga 90 persen adalah petani, yang rentan dengan kemiskinan. Kita memiliki visi dan misi dalam mengentaskan kemiskinan, yang harus dilaksanakan. Termasuk meningkatkan ketahanan pangan,” tuturnya.

Hasil Riset: 4 T Penyebab Stunting

Kepala Bidang Litbang, Bappeda Kab. Sumba Barat Daya, Anggriani Lele Biri, saat memaparkan hasil risetnya, menyatakan, stunting terjadi di Kab. Sumba Barat Daya, karena tingginya angka kemiskinan, korban kekerasan psikis dan fisik, serta perkawinan incest. “Hal lainnya ada yang disebut dengan istilah 4T, yaitu: terlalu dekat, terlalu muda, terlalu sering, dan terlalu tua,” katanya.

Baca Juga  Nikmati Parade Langit Subuh Sepanjang Juni 2022 – BRIN

“Data balita stunting Kab. Sumba Barat Daya, periode Februari 2022, sebanyak 13.150 atau 44,28 persen. Target prevalensi nasional, yaitu tahun 2023 sebanyak 24,85 persen, dan tahun 2024 sebesar 17,48 persen,” lanjutnya.

Ia mengatakan, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan 5 pilar pencegahan stunting. Kelima pilar tersebut, yaitu komitmen, kampanye tentang perubahan perilaku semua pihak yang terlibat, konvergensi program, akses pangan bergizi, dan monitoring program.

“Pada program kovergensi, yaitu pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas. Hal ini dilakukan dengan berbagai aksi, seperti analisis situasi, dengan mengidentifikasi sebaran, ketersediaan program, dan kedalam dalam pelaksanaan integrasi dan intervensi gizi,” ungkap Anggriani.

Kemudian, rencana kegiatan, untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Rembuk stunting, pada tingkat kabupaten. “Adanya berbagai kebijakan, seperti peraturan bupati, atau wali kota tentang peran desa. Memberikan kepastian hukum bagi desa, untuk menjalankan peran dan kewenangan desa, dalam intervensi gizi terintegrasi,” bebernya.

Lebih lanjut Anggriani menjabarkan, diperlukan juga pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Perlu dipastikan tersedianya dan berfungsinya kader, yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.

Unsur yang tidak kalah penting, tambahnya, yaitu meningkatkan sistem manajemen data, pengelolaan data stunting, dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten. “Kemudian, pengukuran dan publikasi stunting, dengan melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita,dan publikasi angka stunting kabupaten. Di akhir tahun, melakukan reviu kinerja pelaksanaan program, dan kegiatan terkait penurunan stunting,” ucapnya.

Cegah Stunting dengan Berbagai Program Daerah

Tahun 2021, tambah Anggriani, telah dilaksanakan berbagai program kegiatan pendukung penurunan stunting, seperti Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dan lain-lain.

Baca Juga  PIRN Ajak Peserta Ungkap Konten Pengetahuan Lokal – BRIN

Pada tahun 2022, berbagai upaya dilakukan oleh Pemda, beberapa diantaranya launching dapur bersama atau makan bersama di setiap desa, bagi anak stunting, melalui daya APBDes 2022, terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, dan Pelaksanaan Pencanangan Bulan Posyandu.

“Berbagai kendala, tentunya banyak yang kami hadapi,” lanjut Anggriani. Pertama, pengasuhan yang kurang baik. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan, dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta melahirkan. Sebanyak 60 persen anak usia 0 hingga 6 bulan, tidak mendapatkan ASI eksklusif, serta terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu, selama masa kehamilan.

“Kedua, kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Ketiga, kurangnya kesadaran dan informasi orangtua sasaran untuk membawa anak ke posyandu. Keempat, kurangnya pengawasan pemerintah desa dalam pengawasan pelaksaan posyandu. Dan kelima, perlu ditingkatkan kemampuan dan pemberdayaan KPM dan PKK di tingkat desa.

Adapun nilai-nilai positifnya, yaitu Ketua PKK Desa bersama kader dilatih cara pengolahan makan sesuai umur oleh tenaga gizi puskesmas. Ibu yang memiliki balita dilatih mengolah makanan sesuai umur, serta adanya dukungan pemerintah setempat yang terpanggil untuk melayani masyarakat (ns/ ed: tnt).

Leave a Comment