Melalui Komisi Etik, BRIN Fasilitasi Peneliti Asing – BRIN

Bandung, Humas BRIN. Kolaborasi dalam riset merupakan keniscayaan untuk pengembangan dan inovasi. Bagi sebuah aktivitas riset, kolaborasi dengan berbagai pihak terbuka untuk siapa saja, begitupun dengan pihak asing.

Undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahun dan Teknologi dan Peraturan BRIN No. 22 Tahun 2022 menjadi dasar hukum dalam proses bisnis mengenai perizinan riset yang dilakukan oleh pihak asing di Indonesia. Sebagai upaya mengenalkan proses bisnis perizinan riset, Badan Riset dan Inoasi Nasional (BRIN) melalui Kedeputian Fasilitasi Riset dan Inovasi menggelar kegiatan Sosialisasi Perizinan Penelitian dan Bimtek Aplikasi eVisa C315 untuk Peneliti Asing pada Senin (1/8/2022) yang bertempat di Kantor Kopertis Region 4, LLDIKTI Wilayah 4, Bandung dalam pertemuan yang dilakukan secara hybrid.

Plt. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Agus Haryono menyampaikan bahwa salah satu tujuan dari pengembangan iptek menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan nasional di setiap lini kehidupan, meningkatkan kualitas hidup, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat . “Untuk mewujudkannya kita perlu berkolaborasi dengan rekan-rekan dari akademisi di kampus dalam dan luar negeri,” kata Agus.

“Begitupun dengan peneliti, kita tidak menafikan bahwa kita membutuhkan kolaborasi dengan peneliti asing dan berkolaborasi dengan mereka untuk memanfaatkan kemampuan mereka, jejaring mereka, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam melaksanakan amanah dari undang-undang nomor 11,” tambah Agus.

Untuk saat ini, lanjut Agus, sesuai Undang-undang nomor 11 Tahun 2019, BRIN diberi mandat untuk melaksanakan riset dan inovasi. Pada pasal 75 ayat 3 pelaksanaan pemberian izin riset dilakukan kelayakan etiknya oleh komisi etik.

“Sekarang kita memeriksa kelengkapan seperti proposal apakah proposal itu sesuai kaidah etik atau tidak,” terangnya.

Baca Juga  BRIN Dorong PKR Biomassa Dan Biorefineri Lakukan Penguatan Sinergi – BRIN

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 (LLDIKTI 4), M. Samsuri mengakatan,  LLDIKTI di profil perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat dan Banten ini merupakan wilayah dengan perguruan tinggi terbanyak. Begitu besar potensi nanti kalau banyak kolaborasi dengan peneliti asing.

“Hari ini memang akan banyak dibahas tentang perizinan peneliti asing, saya yakin di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta itu banyak sekali berkolaborasi sehingga tidak menutup kemungkinan ada peneliti-peneliti asing yang masuk untuk melakukan riset bersama. Nanti kalau banyak kolaborasi dengan peneliti asing maka harus disiapkan SDM untuk proses perizinannya,” ujar Samsuri.

Plt. Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah, Tri Sundari menyampaikan, di setiap negara terutama untuk negara-negara yang sudah maju, sebelum melakukan riset mereka harus direview terlebih dahulu kelayakan etiknya yang dilakukan oleh komisi etik.  Komisi etik di setiap negara cukup beragam, menyesuaikan dengan bidang-bidang apa saja yang diatur.

“BRIN sebagai pintu masuk bagi peneliti asing bertindak sebagai komisi etik memberikan fasilitas yaitu klirensetik.brin.go.id untuk menjadi mitra bagi perguruan tinggi yang akan berkolaborasi dengan peneliti asing,” jelasnya.

Berdasarkan proses bisnis komisi etik, untuk mendapatkan perizinan melakukan riset di Indonesia, peneliti asing harus mengajukan permohonan secara online melalui klirensetik.brin.go.id. Selanjutnya user melakukan self assesment apakah perlu klirens etik atau tidak.

“Proses yang dibutuhkan kurang lebih dua bulan lebih, untuk keluar klirens etiknya. Kami juga upayakan ada percepatan tapi tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku karena komisi etiknya sendiri juga merupakan peneliti yang aktif,” jelas Tri.

Acara ini tidak hanya sosialisasi yang menjelaskan bagaimana perizinan penelitian bagi peneliti asing, tetapi juga bimbingan teknis dengan menggunakan Aplikasi eVisa C315 Yang bertindak sebagai narasumber lainnya adalah perwakilan dari Direktorat Kewaspadaan Nasional (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI); Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian (Ditjen, Imigrasi, Kemenkumham RI), dan juga dari Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian (Ditjen Imigrasi, Kemenkumham RI). (NU/Ed:KG,pur)

Baca Juga  PIRN Jaring Potensi Talenta Muda Daerah – BRIN

Leave a Comment