Ini Tahapan Penjaringan Usulan Kebijakan dan Survei Data Dasar di BRIN – BRIN

Jakarta – Humas BRIN, Sebanyak 34 usulan kebijakan dan 7 usulan survei data dasar yang dinyatakan sesuai kriteria penilaian akan dipresentasikan pada Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) yang akan dimulai pada 2 – 4 Agustus 2022. Usulan tersebut telah melalui tahapan penjaringan dari Kementerian/Lembaga, pembahasan, dan evaluasi yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama 4 Kementerian Koordinator (Kemenko), yakni Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, dan Kemenko Maritim dan Investasi.

Sekretaris Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi, Yudho Baskoro menjelaskan tahapan penjaringan usulan kebijakan dan survei data dasar telah dimulai sejak awal juli 2022. Melalui sebuah aplikasi berbasis website yakni https://fkri.brin.go.id terdapat 200 usulan yang masuk dari 24 Kementerian/Lembaga.

“Proses penjaringan usulan kebijakan dan survei data dasar, BRIN telah memiliki desain berupa aplikasi berbasis website, termasuk di dalamnya sistem evaluasi,” kata Yudho pada acara Kick Off FKRI, Jakarta, Senin (01/08).

Kementerian/lembaga yang akan mengusulkan kebijakan atau survei data dasar, jelas Yudho, harus mengisi formulir usulan dengan data dukungnya yang diunggah melalui aplikasi. Formulir tersebut memuat delapan hal yang harus diisi oleh pengusul yakni tema/judul kajian, urgensi usulan, penerima manfaat dan sasaran, output, dampak yang akan dihasilkan, lingkup koordinasi kemenko, kementerian/lembaga yang terlibat sebagai mitra, dan waktu penggunaan.

Dia mengatakan, dari usulan tersebut kemudian dilakukan evaluasi yang mengacu pada empat kriteria untuk usulan kebijakan. Keempat kriteria tersebut yakni, pertama, urgensi usulan. 

“Urgensi usulan ini berisi deskripsi hal-hal yang dianggap paling mendesak dan/atau data indikasi awal situasi tertentu yang berdampak pada situasi darurat, berdampak pada masyarakat banyak dan berpotensi mengganggu pencapaian target pembangunan nasional,” ujarnya.

Baca Juga  BRIN Kembangkan Riset Teknologi Pengemasan Makanan dan Minuman Olahan untuk UKM – BRIN

Kriteria kedua adalah penerima manfaat dan sasaran kajian kebijakan yang berisi penjelasan penerima manfaat dan sasaran dari usulan kajian kebijakan. Kriteria ketiga adalah output kajian kebijakan yang berisi bentuk luaran yang dibutuhkan oleh Kementerian/lembaga seperti naskah kajian, naskah akademik, atau bentuk lainnya.

Kriteria keempat adalah dampak yang akan dihasilkan, menggambarkan outcome terhadap problem/masalah yang ingin diselesaikan serta memiliki pengaruh terhadap target yang ingin dicapai oleh kementerian/lembaga.

Sedangkan untuk usulan survei data dasar, lanjut Yudho, kriteria evaluasinya meliputi tiga hal yakni urgensi data dasar. “Urgensi ini berbasis pada kondisi baik belum tersedianya data dasar secara nasional maupun kebutuhan kementerian/lembaga dan Badan Pusat Statistik sebagai basis perencanaan dan implementasi kebijakan,” jelasnya.

Kriteria usulan terhadap survei data dasar berikutnya adalah penerima manfaat. Pada kriteria ini pertimbangan utamanya pada manfaat data dasar bagi kegunaan multisektor dan multi kementerian/lembaga.

Sedangkan kriteria ketiga untuk usulan survei data dasar adalah dampak ketersediaan data dasar. “Kondisi dampak atau outcome dari tersedia dan manfaat data dasar bagi perencanaan pembangunan sektoral dan nasional,” tambahnya.

“Setiap usulan akan masuk ke dalam kertas kerja yang akan dinilai oleh tim dalam hal ini terdapat dua tim penilai yaitu dari brin dan kemenko,” tambahnya.

Plt. Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi, Dudi Hidayat mengatakan FKRI kali ini difokuskan untuk mendorong usulan kebijakan diantaranya kebijakan pembangunan nasional, kebutuhan survei data dasar untuk pembangunan nasional, dan dukungan kajian kebijakan dan survei bagi riset dan inovasi daerah. “Nantinya setelah Badan Riset dan Inovasi Daerah telah terbentuk, BRIN akan menyelenggarakan FKRI untuk daerah,” kata Dudi. 

Setelah dilakukan evaluasi terhadap usulan kebijakan dan survei data dasar yang disampaikan kementerian/lembaga, berikut rincian jumlah usulan tiap Kementerian yang dinyatakan telah sesuai dengan kriteria. 

Baca Juga  Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, BRIN Masuk 30 Besar Instansi Pemerintah Umum Terbaik – BRIN

Kementerian Luar Negeri sebanyak 2 usulan,
Kementerian Pertahanan sebanyak 1 usulan,
Tentara Nasional Indonesia sebanyak 1 usulan,
Kementerian Komunikasi dan Informatika sebanyak 1 usulan,
Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 2 usulan,
Kementerian PAN RB sebanyak 1 usulan,
Kemenko Bidang Perekonomian sebanyak 5 usulan,
Kementerian Perdagangan sebanyak 1 usulan,
Kementerian Pertanian sebanyak 3 usulan,
Kementerian ATR/BPN sebanyak 1 usulan,
Kementerian Dikbud Ristek sebanyak 3 usulan,
Kementerian Kesehatan sebanyak 2 usulan,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebanyak 1 usulan,
Kementerian Sosial sebanyak 1 usulan,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 4 usulan,
Kementerian Agama sebanyak 1 usulan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 7 usulan,
Kementerian Perhubungan sebanyak 2 usulan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1 usulan, dan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 1 usulan.
(pur)

Leave a Comment