Empat Kemenko Usulkan Lebih dari 200 Kajian Kebijakan – BRIN

Jakarta – Humas BRIN. Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) yang dihelat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), merupakan forum yang bertujuan untuk melaksanakan pemetaan kebutuhan kebijakan untuk mendukung riset dan inovasi dari setiap Kementerian Koordinator (Kemenko) dan Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam kegiatan komunikasi riset dan inovasi.

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito menyebutkan, lebih dari 200 usulan kajian kebijakan dan survei data dasar dari empat Kemenko, yakni Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko PMK, dan Kemenko Perekonomian, serta K/L, disampaikan melalui laman fkri.brin.go.id.

“Forum ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi diantara Kemenko, K/L, perguruan tinggi, dan industri, untuk mendapatkan hasil rekomendasi kebijakan dan data dasar yang berguna bagi perkembangan percepatan pembangunan nasional,” ungkap Mego, pada Kick Off FKRI, di Kampus BRIN, Gatot Subroto, Senin (01/08).

Pelaksanaan FKRI yang akan berlangsung esok hari, Selasa (02/08) hingga Jumat (05/08), urai Mego, akan membahas 41 usulan yang masuk shortlist, terdiri dari 34 usulan kajian kebijakan dan 7 usulan survei data dasar.  

“Dari hasil usulan yang sudah ada kemudian kita analisis bersama dengan mendapatkan dukungan penuh dari Kemenko dan K/L, sehingga berbagai usulan kajian kebijakan diharapkan betul-betul menjadi sebuah usulan yang memang bernilai ataupun memberikan suatu dukungan terhadap program-program nasional,” tambahnya.

Lebih detail Mego menjelaskan, pelaksanaan FKRI pada 2 hingga 5 Agustus akan membahas detail usulan kajian kebijakan dan survei data dasar bidang polhukam, perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman dan investasi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko menyatakan, FKRI tahun ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya digelar pada tahun 2021. Dirinya menyebut, dua fungsi utama BRIN, yaitu pertama mendukung kebijakan pembangunan nasional dengan pemangku kepentingan utama, yaitu Bappenas, K/L serta pemerintah daerah, dan kedua, membangun ekosistem riset dan inovasi.

Baca Juga  Kepala OREM – BRIN Dorong Para Perisetnya Aktif Mencari Pendanaan Eksternal – BRIN

“Tujuan kenapa harus ada BRIN, agar kita punya helicopter view yang lebih baik, tidak sektoral dan sebagainya. Sehingga FKRI ini sebagai langkah strategis dalam menunjang kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), jadi tidak normatif, harus berbasis data,” tegasnya.

Handoko mengapresiasi Kedeputian Kebijakan Pembangunan yang telah mengeksekusi pelaksanaan FKRI. Menurutnya, Kedeputian Kebijakan Pembangunan harus paham kebijakan di level internasional dan level nasional, terutama dari Bappenas dan Kemenko serta K/L terkait.

Dalam konteks internasional, tutur Handoko, BRIN melalui Kedeputian Kebijakan Pembangunan Nasional harus memposisikan diri pada layer 3 sebagai Pakar sesuai isu terkait.

“Artinya, dalam posisi Delegasi RI di level internasional, tentu layer 1 adalah Diplomat dari Kemenlu, layer 2 dari Kementerian Teknis, dan Layer 3 dari Pakar yang dipegang oleh Deputi Kebijakan Pembangunan,” bebernya.

Disamping itu, Handoko juga meminta agar dua Kedeputian BRIN lainnya, yakni Kedeputian Kebijakan Riset dan Inovasi dan Kedeputian Riset dan Inovasi Daerah harus memahami isu kebijakan nasional.

“Dua kedeputian ini juga harus paham konstelasi kebijakan di level nasional, jangan sampai mereka mendampingi Pemerintah Daerah, kemudian merekomendasikan sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan nasional,” pungkasnya (tnt).

Leave a Comment